Mitigasi Bencana Banjir di Yogyakarta

Mitigasi Bencana Banjir di Yogyakarta

Bencana merupakan peristiwa yang sering terjadi di beberapa tahun terakhir dan bencana bukan lagi menjadi kata yang asing bagi kita. Hampir setiap musim, bahkan setiap bulan selalu saja terjadi bencana. Musim penghujan misalnya, bagi sebagian orang musim ini merupakan musim yang membawa berkah, tetapi sebagian orang lagi musim ini akan membawa musibah. Bagi petani misalnya, musim hujan merupakan awal tanam dimana air akan mudah diperoleh dan tanaman dapat tumbuh. Hujan yang terhenti beberapa waktu lalu dan dengan suhu yang cukup tinggi, membuat para petani dan pemerintah khawatir akan kekurangan persediaan pangan. Kekhawatiran ini tidak bertahan lama, setelah beberapa minggu hujan pun turun. Ketika hujan turun ternyata munculah berbagai bencana yang banyak menelan korban. Bencana tanah longsor di Jawa Barat dan bencana banjir di Jakarta merupakan sebagian bencana yang melanda negeri ini setelah hujan turun.
Berbagai kejadian bencana berupa banjir dan tanah longsor dipicu oleh berkurangnya luasan penutupan hutan akibat penebangan hutan terjadi dimana-mana. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berfungsi utama sebagai pengatur siklus air dan siklus hara mengalami penurunan fungsi dan kualitas yang sangat besar. Pada tahun 2005 pemerintah telah menetapkan 62 DAS dalam kondisi kritis dengan 17 DAS diantaranya berada di Pulau Jawa (Departemen Pekerjaan Umum, 2006). Kerusakan lingkungan dan kekritisan Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu penyebab bencana yang melanda Ibukota Negara tersebut. Alih fungsi lahan kawasan hulu dan buruknya sistem drainase karena sampah serta semakin berkurangnya lokasi resapan air merupakan biang keladi banjir di Jakarta. Banjir ini bukan pertama kalinya melanda Ibukota Negara, bahkan hampir setiap musim penghujan Jakarta selalu dilanda banjir. Banjir yang selalu terjadi setiap tahun ini harusnya dapat diatasi oleh pemerintah dan tentunya bekerjasama dengan masyarakat.
Dalam suatu sistem DAS Jakarta termasuk dalam kawasan hilir, dengan kawasan hulunya adalah Bogor. Bogor sebagai kawasan hulu, kini telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman padat. Alih fungsi kawasan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap resapan air. Air yang harusnya dapat meresap melalui tanaman, namun air tersebut langsung mengalir ke sungai, dan tentu saja dengan tingkat erosi yang cukup tinggi. Tingginya erosi yang ada dikawasan hulu, akan berpengaruh terhadap pendangkalan sungai. Dangkalnya sungai ini akan mengurangi kemampuan sungai untuk menampung air. Pendangkalan sungai terjadi di semua sungai yang melalui Kota Jakarta. Pendangkalan sungai tersebut di perparah dengan pembuangan sampah ke sungai. Sampah ini tentu akan menyumbat aliran air, akibatnya aliran air akan terhambat sehingga apabila volume air besar, maka bukan tidak mungkin air akan meluap.
Kepadatan penduduk Jakarta menyebabkan semua kawasan di kota tersebut di huni penduduk termasuk kawasan bantaran sungai dan rawa. Kawasan banataran sungai dan rawa tersebut adalah kawasan milik air, dimana setiap hujan turun air akan selalu menuju kawasan tersebut. Namun saat ini yang terjadi, pada kawasan-kawasan itu telah berubah menjadi permukiman padat penduduk, sehingga saat air datang, daerah itu akan terendam oleh air. Selain itu, berdirinya berbagai macam bangunan di Jakarta tanpa memperhatikan sistem drainase juga merupakan salah satu penyebab banjir tersebut. Hal ini menandakan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum yang ada di negeri ini.
Bagaimana dengan Yogyakarta?
Yogyakarta yang kini berkembang menjadi kota besar, seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah banyaknya pendirian bangunan, seperti mall dan perumahan, maka bukan tidak mungkin kota ini akan terkena banjir seperti Jakarta. Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya bangunan maka akan mengurangi zona resapan airdan akan mengganggu system drainase yang ada di kota ini. Selain itu, bertambah padatnya penduduk di kota ini tentu saja akan berpengaruh terhadap jumlah sampah. Sampah bukan hal yang sepele, dan masyarakat pasti sudah faham akan hal tersebut. Setiap masyarakat wajib bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, dan sampah tidak boleh di buang di sungai. Berbagai macam hal tersebut harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat kota Yogyakarta.
Dalam suatu sistem DAS kota Yogyakarta merupakan kawasan tengah, dengan Gunung Merapi dan beberapa daerah di Kabupaten Sleman sebagai kawasan hulu dan kawasan hilir berada di Kabupaten Bantul. Koordinasai dari ketiga kawasan ini yaitu antara hulu, tengah dan hilir harus selalu dilakukan. Laju alih fungsi lahan di kawasan hulu harus dikendalikan, jika alih fungsi lahan tersebut tidak terkendali maka bukan tidak mungkin kawasan hulu akan dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang tentu saja akan mengurangi zona resapan air. Selain itu rusaknya kawasan hulu tentu saja akan meningkatkan erosi dan akibatnya akan terjadi pendangkalan sungai.
Sistem drainase, juga berpengaruh terhadap aliran air. Setiap bangunan atau masyarakat bertanggung jawab terhadap saluran drainase di sekitarnya. Buruknya atau rusaknya sistem drainase ini telah terjadi di Yogyakarta, hal ini terbukti saat terjadi hujan ada beberapa ruas jalan yang digenangi air. Tinggi genangan air tersebut sekitar 20-30 centimeter, dan genangan air tersebut sudah cukup mengganggu arus lalu lintas. Hal ini jika diabaikan atau tidak segera diperbaiki ,maka semakin lama genangan air di jalan akan semakin tinggi, dan bukan tidak mungkin akan terjadi banjir seperti Jakarta. Yogyakarta yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti sungai code yang membelah jogja bukan tidak mungkin akan meluap dan menimbulkan banjir. Penduduk yang tinggal di bantaran sungai code cukup padat. Bantaran sungai seharusnya tidak digunakan untuk tempat tinggal, karena kawasan itu adalah tempat untuk luapan air jika sungai tidak mampu menampung aliran air. Namun kini sudah terlanjur, bantaran sungai di Yogyakarta telah dipadati oleh permukiman penduduk. Hal yang sekarang dilakukan adalah menjaga agar sungai dapat mampu menampung air dan mengalirkannya tanpa melimpahkan air ke bantaran sungai. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah di sungai. Yogyakarta merupakan kawasan percontohan dalam hal penataan pemukiman di bantaran sungai. Rumah penduduk tidak boleh membelakangi sungai, rumah penduduk harus menghadap ke sungai, hal ini menandakan bahwa sungai bukan merupakan tempat pembuangan.
Zona resapan air harus dipertahankan, karena zona ini berfungsi untuk menampung air saat musim hujan, sehingga ketika hujan turun air tidak langsung menuju ke sungai tetapi tertahan di zona ini. Contoh resapan air ini adalah lembah UGM dan kolam air di kompleks stadion Tridadi Kabupaten Sleman. Selain zona tersebut, sumur resapan harus dibuat atau dimaksimalkan fungsinya. Zona resapan ini selain berfungsi menampung air di musim hujan tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi air di musim kemarau, sehingga bencana kekeringan dapat di cegah.
Penambangan pasir di kawasan gunung merapi juga akan berpengaruh terhadap aliran air. Apabila pasir ditambang dengan besar-besaran dan tanpa dikendalikan, maka air yang harusnya terhambat oleh pasir di kawasan hulu dan dapat diserap oleh tanaman akan langsung di teruskan ke kawasan hilir dan tentunya dengan tingkat erosi yang tinggi. Akibatnya daerah hilir akan menerima limpasan air yang lebih besar dari pada sebelumnya. Tingginya tingkat erosi dapat menyebabkan pendangkalan sungai, sehingga sungainya menjadi dangkal dan limpasan air menjadi lebih besar, dan bukan tidak mungkin air akan meluap.
Pemerintah, masyarakat dan akademisi harus bekerja sama dalam melakukan upaya mitigasi bencana banjir. Ketiga unsur tersebut tidak boleh terpisah-pisah dalam melakukan mitigasi. Semua harus bekerja secara integral. Pemerintah mempunyai kewenangan dalam menata lingkungan atas bantuan penelitian dari akademisi dan masyarakat sebagai pelaksananya. Berbagai persoalan penyebab bencana banjir tersebut diatas, harus segera menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kesadaran mengelola lingkungan sekitar sangat diperlukan jika tidak ingin terjadi bencana, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan pemerintah saja Penegakan hukum dan peratuan yang berlaku, terkait dengan pendirian bangunan serta penebangan hutan juga harus dilakukan oleh pemerintah dan setiap pendiri bangunan mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya. Pemerintah juga harus mampu mengendalikan laju aluh fungsi lahan, dengan menysusun tata ruang kotanya. Bencana di daerah lain harusnya menjadi pelajaran juga bagi kota-kota lain, tidak hanya bagi daerah yang terkena bencana.
(by Ananta Purwoarminta - GEFIS'01)*

*) Penulis adalah Staf Divisi Pelatihan dan Pengembangan SDM, Pusat Studi Bencana - Universitas Gadjah Mada

Sumber : http://www.sutikno.org - SUTIKNO Prof. Dr. Powered by Mambo Generated: 18 July, 2007, 22:55